Wagub Gorontalo, Idah Syahidah Siap Jaga Kelembagaan PPPA di Tengah Rencana Restrukturisasi

GORONTALO, DISWAY.ID - Wakil Gubernur GORONTALO Idah Syahidah Rusli Habibie, memberikan penekanan tentang pentingnya mempertahankan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (GORONTALO.disway.id/listtag/2685/pppa">PPPA) sebagai lembaga independen, mengingat rencana peleburannya dengan Dinas Sosial.

Pernyataan tersebut disampailannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan FGD percepatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kantor Dinas PPPA Provinsi Gorontalo, pada Selasa 1 Juli 2025.

Dalam pembicaraannya, Wagub Idah menyoroti meningkatnya kompleksitas isu perempuan dan anak yang tak kunjung surut.

Idah Syahidah mengatakan bahwa isu ini sering diutamakan setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

BACA JUGA:Program Kesehatan Kerja dan Olahraga Diperkuat, Dinkes Gorontalo Gelar Koordinasi Lintas Sektor

Namun, secara realitas, perhatian terhadap perempuan dan anak masih minim dalam hal anggaran dan struktur kelembagaan.

"Kasus-kasus yang terkait perempuan dan anak terus bertambah, ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah kabupaten atau provinsi. Ini juga merupakan tanggung jawab nasional. Apalagi jika Dinas PPPA digabungkan kembali dengan Dinas Sosial, maka tugas Dinas PPPA akan sulit dilaksanakan dengan maksimal," ungkapnya.

Wagub mengekspresikan kekhawatirannya ketika mendengar informasi akan adanya peleburan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Gorontalo.

Ia memperkirakan bahwa Dinas PPPA akan kembali bergabung dengan Dinas Sosial seperti yang terjadi beberapa tahun lalu.

"Saya segera berkomunikasi dengan Asisten III, dan meminta waktu untuk bertemu dengan Pak Gubernur. Saat pertemuan tersebut, saya dengan tegas menyatakan penolakan terhadap rencana tersebut. Apa gunanya saya mendampingi Pak Gubernur jika saya tidak bisa membela hak-hak perempuan dan anak? Saat itu, saya hampir menangis," ujarnya.

BACA JUGA:Sinergi Pusat dan Daerah, Sekdaprov Gorontalo Dukung Reformasi Layanan Keimigrasian

Menurutnya, Dinas Sosial telah memiliki beban kerja yang sangat besar. Jika digabungkan, maka fokus terhadap isu khusus perempuan dan anak akan terpinggirkan.

Terlebih lagi, beliau juga mendapat dukungan dari Deputi Pemberdayaan Perempuan dan Anak di tingkat pusat yang menyarankan agar Dinas PPPA di Gorontalo tetap berdiri sendiri.

"Saya merasa bersyukur karena Pak Gubernur, Pak Gusnar Ismail, dengan cepat memberikan tanggapan positif. Beliau setuju dengan saya, bahwa Dinas PPPA tidak perlu digabung kembali. Ini adalah berita baik dan menunjukkan dukungan nyata terhadap isu gender," tambahnya.

Sumber: