Kuota BBM Diajukan Naik, Pemprov Gorontalo Fokus Atasi Masalah Antrian Panjang

GORONTALO, DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi GORONTALO bergerak cepat merespons antrean panjang di GORONTALO.disway.id/listtag/4200/spbu">SPBU yang terjadi akibat sulitnya masyarakat mendapatkan bahan bakar minyak (GORONTALO.disway.id/listtag/1147/bbm">BBM).

Untuk mencari solusi, Pemprov menggelar rapat koordinasi Satgas BBM yang dipimpin langsung oleh Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail didampingi Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jamal Nganro serta Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM, dan Transmigrasi, Wardoyo Pongoliu.

Rapat berlangsung di aula rumah jabatan Gubernur pada Jumat 14 November 2025.

Dalam pembahasan tersebut, terungkap sejumlah pelanggaran di beberapa SPBU, termasuk temuan kendaraan yang berulang kali mengisi BBM dalam waktu berdekatan.

BACA JUGA:Kasus Setor Tunai Fiktif di BRI Gorontalo Terbongkar, Kerugian Capai Rp1,34 Miliar

Untuk mengatasi masalah ini, Gubernur Gusnar Ismail memutuskan membentuk tim pemantau yang terdiri dari unsur OPD Pemprov dan personel TNI-Polri.

Tim ini akan bertugas mencatat, mengawasi, dan menindaklanjuti kendaraan yang terindikasi melakukan penyalahgunaan.

“Tim ini akan kami tempatkan di setiap SPBU dalam jangka waktu tertentu. Mereka bertugas memonitor dan mencatat kendaraan yang bolak-balik melakukan pengisian. Jika ditemukan pelanggaran, kita harus telusuri—BBM itu sebenarnya digunakan untuk apa,” tegas Gusnar Ismail.

Gubernur Gorontalo itu juga menyoroti manajemen penyaluran BBM ke SPBU. Ia meminta Pertamina serta pengelola SPBU melakukan penyesuaian jadwal pengisian agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pengiriman BBM idealnya dilakukan pada jam-jam sepi.

BACA JUGA:80 Unit Baterai Tower Dicuri, Polda Gorontalo Tangkap 9 Pelaku dan 5 Penadah

“Untuk SPBU di wilayah kota, lebih baik pengisian dilakukan sekitar pukul setengah lima pagi ketika kondisi masih sepi. Ini perlu dipertimbangkan agar antrean tidak semakin panjang,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jamal Nganro menjelaskan bahwa masalah antrean BBM telah diantisipasi melalui pertemuan antara Gubernur dan Ketua BPH Migas.

Selain itu, telah dilakukan kerja sama agar pemanfaatan BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.

“Kami meminta Pertamina melaporkan data kuota dan realisasi setiap bulan. Informasi ini penting untuk evaluasi Gubernur terkait kondisi di lapangan,” kata Jamal.

Sumber: