Itjen Kemendagri Lakukan Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan di Gorontalo, Fokus pada Optimalisasi PAD

GORONTALO, DISWAY.ID - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan pembinaan sekaligus pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah di Provinsi GORONTALO.

Kegiatan ini berlangsung selama tujuh hari, mulai 28 September hingga 4 Oktober 2025, dengan tujuan memperkuat tata kelola pemerintahan serta mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fokus Pengawasan: BMD dan BUMD

Pengawasan diarahkan pada penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif.

Dua indikator utama menjadi perhatian, yakni pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) serta kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai motor penggerak PAD.

BACA JUGA:Idah Syahidah Berbagi Kisah di Program Pejabat Menyapa Radio Suara Rakyat Hulonthalo

Kegiatan ini diawali dengan entry meeting di Ruang Integrasi, Inspektorat Provinsi Gorontalo, Senin (29/9/2025).

Pertemuan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim bersama tim Itjen Kemendagri.

Harapan Itjen Kemendagri

Azwan, selaku Pengendali Mutu Tim Itjen Kemendagri, menegaskan bahwa pengawasan kali ini lebih fokus dan tematik.

Ia berharap setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi objek pemeriksaan dapat memberikan data yang akurat dan transparan.

“Tujuan utama pengawasan ini adalah menghasilkan rekomendasi nyata untuk peningkatan PAD. Karena itu, kami sangat berharap OPD terkait bisa menyampaikan data terbaru dengan benar,” ujar Azwan.

Menurutnya, pengawasan dilakukan dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), sehingga dapat memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip good governance.

BACA JUGA:Gorontalo Karnaval Karawo 2025: Wagub Idah Syahidah Tampil Memukau di Side Event Indonesia Berkarawo

Respon Pemerintah Daerah

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, menyambut baik langkah pembinaan ini. Ia menegaskan bahwa setiap penggunaan dana publik melalui APBD harus bisa dipertanggungjawabkan.

“Kehadiran tim Itjen Kemendagri sangat penting bagi kami sebagai bentuk pembinaan. Jika ada hal-hal yang kurang sesuai, catatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang di tahun berikutnya,” jelas Sofian.

Sumber: