GORONTALO, DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan penyesuaian besar terhadap kuota penerima Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G) tahun 2025.
Penurunan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi langkah efisiensi akibat keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah.
Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, menyampaikan hal tersebut saat menyalurkan BLP3G secara simbolis di dua kecamatan Kabupaten Boalemo, yaitu Kecamatan Paguyaman dan Paguyaman Pantai, pada Rabu, 2 Juli 2025.
"Jika pada tahun-tahun sebelumnya jumlah penerima mencapai 50 ribu KPM per tahun, maka tahun ini hanya tersedia untuk sekitar 9.000 KPM se-Provinsi Gorontalo. Meski demikian, pemerintah tetap hadir membantu masyarakat yang masuk dalam kategori sangat membutuhkan,” ujar Idah.
BACA JUGA:Polda Gorontalo Peringati Hari Bhayangkara ke-79 Lewat Upacara Khidmat di Lapangan Mapolda
Penyesuaian Kuota dan Proses Verifikasi Ketat
Idah menjelaskan bahwa kuota 9.000 KPM tersebut dibagi secara proporsional ke seluruh kabupaten dan kota, lalu disalurkan hingga ke tingkat kecamatan dan desa.
Ia mencontohkan Desa Buba’a di Kecamatan Paguyaman Pantai, yang semula mengusulkan 29 nama calon penerima, namun setelah proses verifikasi ketat, hanya 16 warga yang lolos sebagai penerima bantuan BLP3G.
"Atas nama pemerintah, saya mohon maaf jika belum semua masyarakat bisa terlayani. Tapi kita patut bersyukur karena bantuan ini masih bisa disalurkan kepada mereka yang paling membutuhkan, berdasarkan data yang telah diverifikasi,” tegas Idah.
Data DTKS Jadi Dasar Penetapan Penerima Manfaat
Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Sagita Wartabone, turut menjelaskan bahwa tahun ini proses pendataan dan verifikasi menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis utama.
DTKS merupakan data resmi yang dikumpulkan dari desa, diverifikasi hingga ke tingkat nasional oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
BACA JUGA:Museum Purbakala Gorontalo: Menelusuri Jejak Sejarah dan Warisan Leluhur
"Setelah data terkumpul, dilakukan proses pemeringkatan kesejahteraan. Masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2, atau kelompok paling rentan secara ekonomi, menjadi prioritas utama penerima bantuan BLP3G 2025,” jelas Sagita.
Ia juga menekankan bahwa perubahan data penerima dibanding tahun sebelumnya bukan karena dihapus, melainkan karena sistem pengurutan ulang atau reranking yang dilakukan di tingkat desa melalui musyawarah.
Oleh karena itu, warga yang tidak menerima tahun ini kemungkinan masuk ke kelompok yang dinilai lebih mampu berdasarkan indikator DTKS terbaru.
Penyaluran BLP3G 2025 Capai Lebih dari 79 Persen
Hingga 2 Juli 2025, penyaluran Bantuan Langsung Pangan BLP3G telah menjangkau 7.131 KPM atau 79,23 persen dari total target 9.000 penerima.