Pemprov Gorontalo Tinjau Lahan Pembangunan Sekolah Rakyat di Pulubala

GORONTALO, DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi GORONTALO bersama tim dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Wilayah (GORONTALO.disway.id/listtag/3513/bppw">BPPW) meninjau calon lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, Senin (15/9/2025).

Peninjauan dilakukan di Desa Mulyonegoro, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Gorontalo, Sofian Ibrahim.

Lahan di Desa Mulyonegoro Dinilai Strategis

Menurut Sofian, sebelumnya tim telah melakukan survei di beberapa titik lahan.

BACA JUGA:Puskesmas Pulubala Gelar Cek Kesehatan Gratis dan Skrining TBC di PT Charoen Pokphand Gorontalo

Dari hasil tinjauan, lahan di Desa Mulyonegoro dengan luas 7,6 hektar dinilai strategis dan memenuhi syarat minimal 7,5 hektar yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Insya Allah kita akan lakukan survei kedua untuk memastikan kondisi dan ukuran lahan secara detail. Mudah-mudahan pembangunan bisa segera berjalan karena pada dasarnya usulan kita di Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan tinggal menunggu kesiapan lahan yang paling layak,” ujar Sofian.

Peran Pemerintah Pusat dan Daerah

Pembangunan Sekolah Rakyat nantinya akan difasilitasi langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum RI, sementara pemerintah daerah berperan menyiapkan dan mengamankan lahan.

Saat ini, selain Provinsi Gorontalo, beberapa daerah lain juga telah menyiapkan lahan sesuai standar, seperti Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, dan Boalemo.

BACA JUGA:Progres Pembangunan Labkesda Gorontalo Lampaui Target, Dinkes Pastikan Selesai Tepat Waktu

“Daerah lain juga kami dorong untuk segera menyiapkan lahan. Pohuwato, Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo juga diharapkan segera menyusul. Sejauh ini, Boalemo sudah menyiapkan 10 lahan, Kabupaten Gorontalo hampir delapan lokasi, termasuk Bone Bolango yang juga sudah siap,” jelas Sofian.

Tahap Lanjutan: Pengukuran dan Verifikasi Lahan

Setelah peninjauan, tahapan berikutnya adalah pengukuran dan verifikasi sertifikat tanah bersama pemilik lahan dan Kementerian PU.

Jika seluruh persyaratan terpenuhi dan disetujui pemerintah pusat, maka proses alokasi anggaran dan pembebasan lahan akan segera dilakukan.

Langkah ini diharapkan menjadi titik awal percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Gorontalo sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan masyarakat.

Sumber: