Gorontalo Tegaskan Komitmen Bangun Wilayah Perbatasan di Rakorendal BNPP 2025

Gorontalo Tegaskan Komitmen Bangun Wilayah Perbatasan di Rakorendal BNPP 2025

Idah Syahidah Hadiri Rakorendal, Bahas Arah Pembangunan Perbatasan 2025–2029---Dok. Pemprov Gorontalo

GORONTALO, DISWAY.ID - Wakil Gubernur GORONTALO, Idah Syahidah Rusli menghadiri Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 pada Selasa 18 November 2025.

Kegiatan yang diselenggarakan BNPP RI ini berlangsung di Hotel Aston Sentul Lake & Resort, Bogor, Jawa Barat.

Forum tersebut diikuti oleh 18 gubernur atau wakil gubernur dari daerah perbatasan, kepala Bappeda provinsi, bupati/wali kota, serta perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga.

Rakorendal menjadi wadah penting untuk menyeragamkan arah perencanaan pembangunan kawasan perbatasan sesuai RPJMN 2025–2029 dan amanat UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

BACA JUGA:Pemprov Gorontalo Dorong Transformasi Digital Jasa Konstruksi Lewat Workshop SIMPAN

Acara dibuka oleh Menko Polhukam Djamari Chaniago selaku Ketua Pengarah BNPP RI, didampingi Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian sebagai Kepala BNPP RI.

Dalam arahannya, Mendagri Tito memaparkan visi pengelolaan kawasan perbatasan untuk periode 2025–2029.

Fokusnya adalah menciptakan wilayah perbatasan yang tangguh, berdaya saing, dan sejahtera melalui penguatan pertahanan, kemandirian sumber daya, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berbasis potensi lokal.

Ia menekankan bahwa perbatasan harus dipandang sebagai beranda depan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, bukan lagi daerah tertinggal.

BACA JUGA:Pabrik Singkong Banyak Tutup, Asperti Minta Gubernur Lampung Evaluasi Implementasi Harga Dasar Singkong

“Isu perbatasan selalu menjadi perhatian pemerintah dari masa ke masa. Presiden Prabowo Subianto menempatkan penguatan pertahanan dan pembangunan dari wilayah pinggiran sebagai agenda prioritas nasional. Membangun dari desa dan dari bawah menjadi kunci pemerataan ekonomi serta penurunan angka kemiskinan. Pinggiran itu dua: perbatasan dan desa,” tegas Tito.

Provinsi Gorontalo pun termasuk dalam wilayah perbatasan nasional, khususnya Kabupaten Gorontalo Utara yang mencakup Kecamatan Gentuma Raya, Tomilito, Ponelo Kepulauan, Anggrek, Monano, Sumalata Timur, Biau, dan Tolinggula.

Penetapan ini berdasarkan SK Kepala BNPP RI Nomor 35.04-705 Tahun 2025.

Kehadiran Wagub Idah Syahidah dalam Rakorendal ini menjadi bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk memperkuat tata kelola kawasan perbatasan.

Sumber: