GORONTALO, DISWAY.ID - Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, kembali menegaskan pentingnya penggunaan bantuan sosial (bansos) secara produktif, bukan konsumtif.
Penegasan itu ia sampaikan saat menyerahkan bantuan dalam program Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G) di dua kecamatan di Kabupaten Boalemo, Rabu 2 Juli 2025.
Menurut Idah Syahidah, bantuan yang diberikan pemerintah tidak hanya untuk meringankan beban masyarakat miskin, tetapi juga harus bisa menjadi titik awal untuk mendorong kemandirian ekonomi warga.
"Jangan habiskan bantuan untuk kebutuhan konsumtif atau membayar utang. Gunakan sebagai modal usaha agar bisa mandiri. Jika usaha berkembang, bantuan bisa berlanjut di tahun berikutnya,” ujar Idah.
BACA JUGA:Polda Gorontalo Peringati Hari Bhayangkara ke-79 Lewat Upacara Khidmat di Lapangan Mapolda
Program Bantuan Modal Usaha untuk Warung dan UMKM
Selain BLP3G, Pemprov Gorontalo melalui Dinas Sosial juga menyediakan bantuan modal usaha produktif, seperti program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan bantuan Perempuan Kepala Keluarga (PK).
Program ini ditujukan bagi warga yang telah memiliki usaha mikro seperti warung atau usaha rumahan yang berjalan minimal dua tahun dan membutuhkan tambahan modal.
Nilai bantuan awal sebesar Rp2.500.000 dan dapat ditingkatkan menjadi Rp5.000.000 jika usaha menunjukkan perkembangan signifikan berdasarkan hasil verifikasi lapangan.
BACA JUGA:Wagub Gorontalo, Idah Syahidah Siap Jaga Kelembagaan PPPA di Tengah Rencana Restrukturisasi
Ratusan KPM Terima Bantuan Pangan di Paguyaman dan Paguyaman Pantai
Dalam penyaluran BLP3G di Kecamatan Paguyaman dan Paguyaman Pantai, sebanyak 319 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima paket bahan pokok yang terdiri dari 10 kg beras, 2 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, dan 10 butir telur.
Meski jumlahnya terbatas, bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga selama beberapa hari ke depan.
Wagub menjelaskan, pendistribusian bantuan dilakukan berdasarkan data verifikasi dari pemerintah desa, dengan prioritas kepada warga yang benar-benar masuk kategori miskin ekstrem. Namun karena keterbatasan anggaran tahun 2025, tidak semua usulan dari desa dapat dipenuhi.
"Contohnya di Desa Kuala Lumpur, dari 19 nama yang diusulkan, hanya 10 yang bisa kami bantu. Ini berlaku untuk desa lain juga karena adanya efisiensi anggaran,” tambah Idah.
BACA JUGA:Program Kesehatan Kerja dan Olahraga Diperkuat, Dinkes Gorontalo Gelar Koordinasi Lintas Sektor
Ajak Warga Manfaatkan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Tak hanya menyoroti persoalan ekonomi, Idah juga mengingatkan warga untuk tidak mengabaikan kesehatan.