Pemprov Gorontalo Bahas Isu Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Program MBG dengan Komisi IX DPR RI

GORONTALO, DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi GORONTALO menerima kunjungan kerja Tim Komisi IX GORONTALO.disway.id/listtag/2380/dpr-ri">DPR RI di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Senin 11 Agustus 2025.

Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis, meliputi sektor kesehatan, ketenagakerjaan, jaminan kesehatan, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Gorontalo.

Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, memaparkan perkembangan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ainun Habibie yang sempat terhenti akibat pengembalian anggaran ke Kementerian Kesehatan. Hal ini terjadi setelah adanya pemutusan kontrak kerja.

BACA JUGA:Ekosistem Pendampingan Republik UMKM Menuju Indonesia Emas 2045

"Tahun ini pembangunan RSUD Ainun dibiayai APBD untuk lantai satu. Menteri Kesehatan sudah menjamin bahwa dana sebesar Rp76 miliar yang sebelumnya ditarik ke pusat akan dikucurkan kembali pada tahun anggaran 2026,” jelas Gusnar. Dana tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan konstruksi hingga lantai lima serta pengadaan alat kesehatan.

Balai Latihan Kerja Belum Beroperasi

Dalam bidang ketenagakerjaan, Gusnar menyoroti belum beroperasinya Balai Latihan Kerja (BLK) yang gedungnya sudah rampung sejak 2022.

Ia berharap BLK bisa segera beroperasi dan menyesuaikan pelatihan dengan potensi lapangan kerja di Gorontalo, seperti sektor pertambangan, pariwisata, dan pertanian.

Dorongan untuk KPPG Gorontalo Berdiri Sendiri

Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Gusnar meminta agar Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) di Gorontalo berdiri sendiri, terpisah dari KPPG Sulawesi Utara. 

BACA JUGA:BTN Digital Store Resmi di DPR RI: Era Baru Perbankan Modern Telah Dimulai

Menurutnya, koordinasi akan lebih efektif jika KPPG berada di bawah kendali provinsi sendiri.

"Saat ini dapur MBG di Gorontalo baru ada 17 unit yang beroperasi. Jumlah ini masih jauh dari kebutuhan, sehingga perlu percepatan agar program dapat menjangkau lebih banyak masyarakat,” tegasnya.

Komitmen DPR RI Kawal Kebutuhan Daerah

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk menjembatani kebutuhan pemerintah daerah dengan dukungan dari kementerian terkait.

“Kami mengapresiasi program yang telah dijalankan Pemprov Gorontalo. Namun, beberapa kebutuhan daerah memang tidak bisa diatasi sendiri tanpa dukungan pemerintah pusat. Salah satunya adalah kelanjutan pembangunan RSUD provinsi,” ujar Putih Sari.

Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPR RI, dan kementerian terkait, sehingga program kesehatan, ketenagakerjaan, dan MBG di Gorontalo bisa berjalan optimal.

Sumber: