Gusnar Ismail Dituding Tak Peduli dengan Upaya Reformasi Birokrasi dan Penataan SDM? BKD Beri Klarifikasi

GORONTALO, DISWAY.ID - Adanya tudingan Pemerintah Kota GORONTALO terhadap Gubernur GORONTALO yang diklaim tidak peduli terhadap upaya reformasi birokrasi dan penataan sumber daya manusia aparatur telah dibantah oleh Kepala Badan Kepegawaian (GORONTALO.disway.id/listtag/2435/bkd">BKD) Pemerintah Provinsi GORONTALO, Rifli Katili.

Menanggapi hal tersebut, Rifli menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail selalu bergerak mengikuti arahan dari pemerintah pusat.

Menurutnya, Gubernur meminta arahan terkait tata kelola pemerintahan Provinsi dan Kota Gorontalo yang saat ini sedang mengalami gangguan selama kurang lebih 100 hari ini.

Rifli menyampaikan pendapatnya secara singkat kepada media pada Sabtu, 14 Juni 2025.

BACA JUGA:SMA Negeri 1 Kota Gorontalo dan Diskominfotik Provinsi Gorontalo Gaungkan 'No Cyberbullying'

Sebelumnya, Walikota Adhan Dambea menyatakan bahwa pemerintah Kota Gorontalo belum dapat melaksanakan Uji Kompetensi (UKOM) karena surat pengantar dari pemerintah provinsi belum diterbitkan.

Dia juga menjelaskan bahwa surat pengantar dari Gubernur Gorontalo merupakan syarat administratif untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

Dalam konteks ini, penting bagi semua pihak terlibat untuk melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik guna memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan dan program reformasi birokrasi.

Upaya-upaya ini harus dilakukan secara sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga tidak ada hambatan atau penundaan yang tidak perlu.

BACA JUGA:Sektor Pertanian Provinsi Gorontalo Dorong Pertumbuhan Ekonomi Hingga 6 Persen

Adanya keterlibatan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah merupakan hal yang wajar, mengingat adanya koordinasi antara pusat dan daerah dalam rangka penyelarasan kebijakan dan program pembangunan nasional.

Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pihak untuk saling mendukung dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien di semua tingkatan.

Dengan demikian, masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Gorontalo mengenai penataan sumber daya manusia aparatur dan reformasi birokrasi dapat diselesaikan melalui dialog dan koordinasi antara pihak terkait.

Sikap terbuka dan kerjasama yang baik antara pemerintah provinsi dan kota serta pemerintah pusat akan membantu mengatasi setiap kendala yang mungkin muncul dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Sumber: