Donald Trump Sebut Universitas Harvard 'Memalukan' di Tengah Pembekuan Dana 2,2 Miliar US Dollar

GORONTALO, DISWAY.ID - Presiden AS, Donald Trump mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait Universitas Harvard yang menurutnya telah menyalahgunakan status bebas pajaknya.

Dalam pertikaiannya dengan lembaga pendidikan bergengsi tersebut, Trump menyebut Harvard sebagai "lelucon" dan menuntut penghapusan kontrak penelitian pemerintah serta dana federal senilai $2,2 miliar.

Menurut Trump, Harvard telah menolak tuntutan untuk menerima pengawasan politik dari luar dan tidak lagi layak dianggap sebagai tempat belajar yang terhormat.

Akan tetapi Harvard dengan tegas menolak tekanan tersebut dan menegaskan bahwa mereka tidak akan berkompromi terkait independensi dan hak-hak konstitusionalnya.

BACA JUGA:Kadin: Kebijakan Trump Bukan Akhir, Peluang Negosiasi Masih Terbuka

Partai Republik di Kongres AS juga mengumumkan penyelidikan terhadap Universitas Harvard atas dugaan pelanggaran hak-hak sipil.

Namun, presiden Harvard, Alan Garber, menegaskan bahwa universitas tersebut tidak akan menyerahkan independensi atau hak-hak konstitusionalnya.

Alan Garber menambahkan bahwa Harvard akan terus mempertahankan kebebasan akademis dan kebebasan berbicara sesuai dengan Amandemen Pertama.

Harvard menjadi universitas pertama yang menolak tuntutan pemerintahan Trump dan menuduh Gedung Putih bersikap otoriter dalam upaya untuk "mengendalikan" komunitas akademis.

BACA JUGA:Ketua Bawaslu Gorontalo Mengalami Laka Tunggal, Tabrak Beton Jembatan!

Sejak akhir Maret, lebih dari 1.024 mahasiswa dari 160 perguruan tinggi di AS telah kehilangan status hukum atau dicabut visanya.

Hal ini menyebabkan kekhawatiran atas kebijakan imigrasi yang kontroversial dan pemberlakuan sanksi terhadap lembaga pendidikan yang menentang kebijakan pemerintah.

Kedua belah pihak harus mencari jalan tengah untuk menyelesaikan konflik ini tanpa merugikan mahasiswa dan aktivitas akademis.

Harvard sebagai salah satu institusi pendidikan ternama di dunia tentu memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku, namun juga menjaga independensi dan otonomi akademisnya.

Sumber: