Peluncuran SP2D Online Didukung Penuh Pemprov Gorontalo Lewat SIPD RI: Permudah Proses Administrasi

GORONTALO, DISWAY.ID - Pemerintah GORONTALO.disway.id/listtag/1333/provinsi">Provinsi GORONTALO menegaskan komitmennya dalam mendukung transformasi digital sistem administrasi keuangan daerah agar lebih akuntabel dan efisien.

Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, turut hadir dalam acara peluncuran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI), yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Kamis 17 April 2025.

Setelah acara tersebut, Wagub Idah menyampaikan rasa syukurnya karena Provinsi Gorontalo termasuk salah satu dari 22 provinsi yang siap mengimplementasikan SP2D Online.

Meskipun penerapan di tingkat kabupaten / kota masih dalam tahap persiapan, diharapkan dalam waktu dekat seluruh daerah di Gorontalo bisa segera memanfaatkan sistem ini.

BACA JUGA:Kadinkes Provinsi Gorontalo Ajak Kemenkes Tingkatkan Layanan Kesehatan

"Dengan adanya SP2D Online, semua proses administrasi pelaporan dan pembayaran akan lebih mudah. Sistem ini lebih akuntabel daripada sebelumnya, dan kami bersyukur karena Gorontalo hanya menggunakan satu aplikasi, tidak ganda seperti yang dikhawatirkan sebelumnya," ungkap Idah Syahidah.

Wagub perempuan pertama tersebut juga menekankan bahwa penggunaan satu aplikasi merupakan langkah menuju pemerintahan yang bersih, efisien, dan transparan. Selain itu, dia berharap agar pembayaran melalui Bank SulutGo (BSG) dapat segera diselesaikan demi kelancaran sistem pembayaran daerah yang terintegrasi.

"Dengan langkah ini, Provinsi Gorontalo menunjukkan keseriusannya dalam mendorong reformasi birokrasi melalui digitalisasi keuangan yang efektif dan berkelanjutan," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dalam membuka kegiatan tersebut menjelaskan bahwa ke depan, penerapan SIPD RI dalam era non-tunai, transaksi elektronik, dan digitalisasi akan menjadi ekosistem bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan penyedia layanan.

BACA JUGA:Koperasi Desa: Antara Gerakan Ekonomi Rakyat dan Alat Program Negara

Oleh karena itu, pola pikir pengawasan perlu beralih dari yang konvensional menjadi yang lebih modern dan berbasis teknologi informasi.

Tomsi juga menyampaikan bahwa hingga saat ini, sudah ada 22 provinsi, 28 kabupaten, dan 16 kota yang siap melaksanakan SP2D Online melalui SIPD RI. Melalui pertemuan tersebut, ia berharap agar seluruh daerah segera mengimplementasikannya.

Dengan semangat yang sama, Pemerintah Provinsi Gorontalo akan terus mendukung dan mempercepat adaptasi terhadap perubahan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam sistem administrasi keuangan daerah.

Dengan kerjasama yang baik, diharapkan Gorontalo dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan inovasi digital dalam pemerintahan.

Sumber: