Reformasi Birokrasi Berlanjut, SAKIP Jadi Tolok Ukur Kinerja Aparatur Gorontalo

GORONTALO, DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat kinerja aparatur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bersama Tim Evaluator dari Kementerian PANRB.

Kegiatan yang digelar di Ballroom Hotel Aston, Rabu (8/10/2025), menjadi langkah strategis dalam memperdalam reformasi birokrasi serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, menegaskan bahwa evaluasi SAKIP merupakan instrumen penting untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif dan efisien.

Menurutnya, evaluasi yang dilakukan secara konsisten akan membantu setiap perangkat daerah tetap fokus pada pencapaian hasil yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

BACA JUGA:Dari Pujian Hangat hingga Kritik Pedas, Dua Episode Pertama Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Punya Semua Drama!

“Tahun 2025 total dana transfer daerah mencapai Rp900 triliun, namun pada 2026 turun menjadi Rp637 triliun. Kondisi ini menuntut kita bekerja lebih teliti dan memastikan setiap program memberikan dampak yang jelas,” ujar Sofian.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk terus meningkatkan nilai SAKIP yang saat ini berada pada predikat B.

Dengan pendampingan dari Kementerian PANRB, berbagai langkah perbaikan dilakukan guna memperkuat sistem manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas di seluruh perangkat daerah.

Sofian Ibrahim juga menekankan pentingnya komitmen bersama dalam membangun pemerintahan yang berorientasi hasil.

"Akuntabilitas penyelenggara pemerintahan harus terus kita perkuat. Evaluasi ini menjadi proses perbaikan berkelanjutan agar setiap hari kita dapat bekerja lebih baik dan transparan,” tuturnya.

BACA JUGA:Menko PM Muhaimin Iskandar Resmikan MAN Insan Cendekia Gorontalo sebagai Sekolah Garuda Transformasi

Sementara itu, melalui sambungan Zoom Meeting, Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Nur Hasni, menyampaikan bahwa dalam lima tahun terakhir indeks Reformasi Birokrasi (RB) di Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota di wilayahnya menunjukkan peningkatan signifikan. 

Namun, nilai akuntabilitas kinerja masih relatif stagnan, meski terdapat perbaikan di beberapa daerah seperti Bone Bolango dan Boalemo pada tahun 2024.

Nur Hasni juga memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo serta pemerintah kabupaten/kota dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Sumber: