Ranperda Perubahan APBD 2026 Resmi Diserahkan Pemprov Gorontalo kepada DPRD

GORONTALO.DISWAY.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo secara resmi menyerahkan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Provinsi Gorontalo. Penyerahan dilakukan langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Tomas Mopili dalam Rapat Paripurna ke-100, Rabu (12/8/2026).

Gubernur Gusnar Ismail menjelaskan, perubahan APBD tahun 2026 perlu dilakukan untuk merespons berbagai dinamika dan kebutuhan yang berkembang di tengah masyarakat. Penyesuaian anggaran juga diarahkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan sejumlah program pemerintah, termasuk di sektor peternakan dan perkebunan.

Salah satu bentuk optimalisasi tersebut adalah pengalokasian anggaran untuk program inseminasi buatan. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah menjawab aspirasi masyarakat yang membutuhkan ternak sapi, di tengah tingginya harga sapi dan keterbatasan anggaran pemerintah.

“Contoh yaitu menyangkut anggaran inseminasi buatan bertujuan mengganti aspirasi rakyat yang menginginkan mendapatkan ternak sapi. Karena harga sapi mahal dan anggaran pemerintah terbatas, maka pemerintah mengambil langkah untuk melakukan inseminasi buatan untuk menambah populasi sapi. Ini namanya optimalisasi,” ujar Gusnar dalam sambutannya.

BACA JUGA:Pemprov Gorontalo Sambut Tiga Pejabat Pusat melalui Prosesi Adat Mopotilolo

BACA JUGA:Merdeka Mendengar, Wagub Idah Ajak Masyarakat Deteksi Gangguan Pendengaran Sejak Dini

Sementara di sektor pertanian, pemerintah provinsi memberikan perhatian pada pengadaan alat pengering jagung atau dryer. Keberadaan alat tersebut dinilai penting untuk membantu petani memastikan hasil panen jagung dalam kondisi benar-benar kering sebelum dijual kepada pengepul. Dengan kondisi jagung yang lebih baik, diharapkan petani dapat memperoleh harga jual yang lebih tinggi.

Untuk sektor infrastruktur, Gubernur Gusnar menginginkan agar perubahan APBD 2026 diarahkan pada pembangunan dan penanganan infrastruktur strategis yang sedang berjalan maupun yang direncanakan untuk dilaksanakan pada 2027.

Sejumlah infrastruktur yang menjadi perhatian antara lain pembangunan apron Bandara Djalaluddin Tantu, kelanjutan pembangunan Bendungan Bulango Ulu, serta pembangunan Sekolah Rakyat.

Gusnar menjelaskan, pembangunan Bendungan Bulango Ulu ditargetkan selesai dan mulai digenangi air pada tahun 2026. Bendungan tersebut diharapkan dapat menjadi sumber air baku baru yang memberikan pelayanan bagi masyarakat di tiga kabupaten dan kota.

“Untuk menggenangi Bulango Ulu itu membutuhkan dua kali musim hujan. Itu berarti kita mempunyai potensi air minum. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kementerian PU berencana untuk membangun SPAM Regional, yang diminta ke kita untuk menyiapkan lahan. Ini yang perlu kita siapkan,” jelasnya.

Selain infrastruktur, program Sekolah Rakyat yang merupakan salah satu program unggulan pemerintah pusat juga menjadi perhatian dalam perubahan APBD. Rencananya, satu unit tambahan Sekolah Rakyat akan dibangun di wilayah Bone Bolango.

Pemprov Gorontalo telah menawarkan tiga hektare dari kebutuhan lahan seluas tujuh hektare untuk pembangunan sekolah yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu tersebut. Karena itu, penyediaan tambahan lahan menjadi salah satu fokus pemerintah daerah.

Di sisi lain, tingginya aspirasi masyarakat terkait perbaikan jalan juga menjadi pertimbangan dalam usulan perubahan anggaran. Pemerintah provinsi mengusulkan anggaran untuk pemeliharaan jalan guna merespons kebutuhan masyarakat terhadap kondisi infrastruktur jalan.

“Di tengah kita membahas ini, aspirasi masyarakat untuk perbaikan jalan sangat tinggi. Maka izinkan kami mengajukan pemeliharaan jalan,” tambah Gusnar.

 

Dalam rapat paripurna tersebut, seluruh delapan fraksi di DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan menerima usulan Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk selanjutnya dibahas lebih lanjut. Meski menerima usulan tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan sejumlah catatan yang diharapkan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam proses pembahasan dan pelaksanaannya.

Sumber: