GORONTALO, DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota mengadakan pertemuan tahunan pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Grand Q Hotel, Kota Gorontalo, Jumat 19 September 2025.
Agenda ini difokuskan pada penyelarasan mekanisme pembiayaan serta penguatan integrasi dengan JKN-BPJS Kesehatan.
Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Afriyani Katili, mengungkapkan forum ini rutin dilaksanakan sejak 2012 sebagai ruang koordinasi lintas pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan.
Untuk tahun 2025, Pemprov Gorontalo menyiapkan anggaran Rp50 miliar dari APBD Induk dan APBD Perubahan guna menanggung biaya kesehatan 69.151 peserta Jamkesda.
BACA JUGA:Oihan Sancet Jadi Rebutan 4 Klub Liga Inggris, Athletic Bilbao Ketiban Durian Runtuh!
Selain itu, terdapat 658.208 jiwa penerima bantuan iuran (PBI) JKN yang ditanggung melalui APBN.
"Cakupan peserta aktif di Gorontalo saat ini sudah menyentuh 94 persen. Tinggal sekitar 2 persen lagi untuk memenuhi target nasional Universal Health Coverage (UHC) sebesar 96 persen,” jelas Afriyani.
Kolaborasi Jadi Kunci
Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim.
Ia menekankan bahwa keberhasilan layanan kesehatan bergantung pada komitmen bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan BPJS Kesehatan.
BACA JUGA:Gorontalo Ikut Program SMA Unggul Garuda Transformasi 2025, MAN IC Jadi Sekolah Terpilih
“Kesehatan adalah modal utama produktivitas masyarakat. Dengan pembiayaan bersama Jamkesda, kita berupaya memastikan seluruh warga Gorontalo mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan biaya,” tutur Sofian.
Ia juga menegaskan bahwa tanggung jawab peningkatan layanan kesehatan tidak bisa dipikul oleh provinsi saja.
Kerja sama berkelanjutan dengan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci agar seluruh masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang lebih merata, berkelanjutan, dan selaras dengan arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.