GORONTALO, DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi Gorontalo menunjukkan kinerja keuangan yang impresif pada triwulan II tahun 2025.
Berdasarkan data terbaru, realisasi belanja dan pendapatan daerah mencapai posisi teratas se-Sulawesi dan masuk peringkat nasional.
Capaian ini mendapat apresiasi langsung dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang digelar secara virtual pada Senin, 7 Juli 2025.
Untuk realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemprov Gorontalo berhasil mencapai angka 37,20 persen.
BACA JUGA:Idah Syahidah Tekankan Urgensi Literasi Digital untuk Generasi Muda di Era Teknologi
Capaian ini menempatkan Gorontalo di peringkat ke-9 secara nasional dan peringkat pertama di wilayah Sulawesi.
Sementara itu, untuk realisasi pendapatan, Gorontalo meraih 43,81 persen, yang juga menempatkannya di posisi ke-14 nasional dan pertama se-Sulawesi.
"Menariknya, baik realisasi belanja maupun pendapatan, kita berada di urutan pertama se-Sulawesi. Artinya, perputaran uang dari belanja pemerintah sudah berjalan optimal,” ujar Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo, Jamal Nganro.
Jamal juga menekankan bahwa pencapaian ini bukanlah hal yang mudah.
BACA JUGA:Gerakan Gorontalo Bersinar Diresmikan, Anang Soroti Peran Strategis Kesehatan Lawan Narkoba
Pada awal tahun 2025, pemerintah daerah menghadapi tantangan berupa efisiensi anggaran dan penundaan sejumlah kegiatan belanja modal serta barang.
Namun, berkat komitmen kuat dari Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termotivasi untuk mempercepat realisasi anggaran.
"Bapak Gubernur dan Ibu Wagub terus mendorong percepatan belanja dan peningkatan pendapatan daerah. Mereka menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi di Gorontalo sangat bergantung pada perputaran uang dari belanja pemerintah,” tambah Jamal.
Sebagai bentuk komitmen pengawasan, evaluasi terhadap realisasi APBD dilakukan secara rutin setiap bulan. Gubernur dan Wakil Gubernur pun turun langsung memimpin rapat evaluasi bersama OPD dan kerap melakukan pengecekan progres pekerjaan di lapangan.
Capaian ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang disiplin dan terarah mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.