GORONTALO, DISWAY.ID - Sofian Ibrahim, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, telah melaporkan kemajuan pelaksanaan lima program prioritas Presiden Republik Indonesia tahun 2025 yang kini sedang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama dengan pemerintah kabupaten/kota.
Program-program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), Operasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG), dan Sekolah Unggul Garuda.
Sofian menyampaikan hal ini dalam rapat koordinasi dan evaluasi penyerapan anggaran APBN dan APBD Triwulan I di Hotel Aston Gorontalo pada hari Senin 23 Juni 2025 kemarin.
Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.
BACA JUGA:Deco Isyaratkan Barcelona Dekati Nico Williams
Dalam paparannya, Sofian menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis ditujukan untuk mencakup 279.140 siswa dari semua tingkatan pendidikan.
Untuk mendukung pelaksanaan program ini, enam unit Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) telah dibentuk dan saat ini melayani 15.567 siswa dari 88 sekolah.
Gorontalo berencana untuk membentuk 23 unit SPPG ke depan dengan cakupan 80.500 siswa.
Sofian menyebutkan bahwa Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango telah mengajukan usulan secara resmi untuk tambahan 19 unit SPPG kepada Badan Gizi Nasional.
BACA JUGA:Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik untuk Pendamping Profesional Desa Gorut
Selanjutnya, dalam hal program Operasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Gorontalo mencapai progres tercepat. Seluruh musyawarah desa dan kelurahan telah selesai 100 persen, dan hingga 22 Juni 2025, 72 persen koperasi desa dan kelurahan di Gorontalo telah berbadan hukum.
Sisa koperasi tersebut diharapkan selesai hingga akhir bulan ini. Gorontalo juga mencapai capaian legalisasi koperasi terbanyak, dengan Kabupaten Gorontalo memiliki 169 koperasi berbadan hukum dari total 205.
Program Sekolah Rakyat masih menghadapi kendala administratif terkait dengan kriteria lahan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Bone Bolango telah mengusulkan lokasi pembangunan, namun belum memenuhi syarat luas lahan minimum.
BACA JUGA:Bantuan Sandang dan Pendidikan dari Pemprov Gorontalo untuk Anak LKSA