GORONTALO, DISWAY.ID - Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie menyuarakan keprihatinan daerah terhadap kebijakan Kementerian Keuangan RI yang berencana memangkas alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Idah saat mengikuti audiensi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Djuanda, Jakarta, pada Selasa (7/10/2025).
Pertemuan itu dihadiri oleh 17 gubernur dan wakil gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia.
“Kami hadir untuk menyampaikan kondisi riil yang sedang dihadapi daerah. Atas nama 17 kepala daerah, kami menyampaikan keberatan terhadap kebijakan pengurangan dana TKD karena dampaknya sangat besar bagi keuangan daerah,” ujar Idah.
BACA JUGA:Idah Syahidah Ajak Generasi Muda Hidupkan Semangat Pramuka di Gorontalo
Menurut Idah, rencana pemotongan TKD akan menekan kemampuan fiskal daerah dan berpotensi menghambat pelaksanaan program-program prioritas yang telah disusun pemerintah provinsi.
Ia menilai, keterbatasan dana tersebut bisa memperlambat pembangunan serta menurunkan kualitas layanan publik.
Selain persoalan TKD, Idah juga menyoroti beban tambahan anggaran daerah akibat meningkatnya jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Saat ini daerah sedang menanggung beban keuangan yang cukup berat karena tambahan pegawai ASN PPPK. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah pusat agar tidak semakin membebani APBD,” jelasnya.
Dalam forum APPSI tersebut, para gubernur dan wakil gubernur sepakat mengajukan keberatan kolektif dan meminta pemerintah pusat untuk meninjau ulang kebijakan pemotongan TKD.
BACA JUGA:Idah Syahidah Datang ke Acara Temu Akrab Keluarga Besar BAU, Kenang Hubungan Panjang Sejak 2004
Mereka menilai kondisi fiskal di berbagai daerah belum cukup kuat untuk menghadapi pengurangan transfer dari pusat.
Idah Syahidah menegaskan, pemerintah daerah tetap berkomitmen mendukung target pembangunan nasional.
Namun ia menekankan bahwa keberhasilan program-program strategis di daerah sangat bergantung pada dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah pusat.
“Kami paham pemerintah pusat ingin daerah berperan aktif dalam pembangunan nasional. Tapi ketika anggaran daerah dikurangi, tentu upaya itu akan sulit dijalankan,” tambahnya.