Bupati Bone Bolango Tegaskan RDTR Jadi Pijakan Pembangunan

BUPATI Bone Bolango Ismet Mile menegaskan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) harus menjadi pijakan setiap program pembangunan agar pemanfaatan ruang, anggaran, dan arah pembangunan daerah berjalan dalam satu garis yang jelas.

Hal itu disampaikan Ismet Mile didampingi Wakil Bupati Risman Tolingguhu, Ketua DPRD Faisal Yunus, dan Sekretaris Daerah Iwan Mustapa saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) RDTR Penyepakatan Delineasi dan Penjaringan Isu Kewilayahan serta KP 1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Penjaringan Isu Pembangunan Berkelanjutan di Grand Q Hotel Kota Gorontalo, Senin (5/10/2026).

Bupati meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadikan RDTR sebagai pemeriksaan awal ketika mengusulkan program pembangunan. Setiap rencana harus dilihat kesesuaiannya dengan tata ruang sebelum masuk tahap pelaksanaan.

BACA JUGA:Puluhan ASN Dinas PUPR-PKP Daftar Gorontalo Half Marathon Desember 2026

“Kalau mengajukan program pembangunan, coba dulu apakah sudah berkorelasi, apakah sudah sejalan dengan RDTR Kabupaten Bone Bolango,” tegas Ismet.

Menurutnya, ketidaksesuaian pemanfaatan ruang tidak hanya berdampak pada arah pembangunan, tetapi juga berpotensi menyeret pemerintah maupun pihak terkait ke persoalan hukum. Tata ruang harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan, bukan sekadar pelengkap administrasi.

Ismet memberikan perhatian khusus terhadap lahan pertanian yang mulai berubah fungsi di sejumlah kawasan, terutama lahan di sepanjang jalan yang dimanfaatkan untuk perumahan, gudang, dan kegiatan nonpertanian.

“Jangan sampai area pertanian hilang atau beralih fungsi. Ketahanan pangan ukurannya di situ,” katanya.

Ia menekankan pembangunan tetap membutuhkan ruang baru, namun harus mempertimbangkan kawasan yang memiliki fungsi strategis, khususnya lahan pertanian terkait ketahanan pangan.

Pembahasan RDTR dinilai semakin penting menjelang penyusunan APBD 2027. Ismet meminta arah pembangunan dan pengalokasian anggaran tahun depan tidak terlepas dari perencanaan tata ruang yang sedang disusun.

BACA JUGA:Gubernur Gusnar Tegaskan Sinergi dengan TNI, Rencana Kodam Gorontalo 2027 dan Investasi

Seluruh aktivitas birokrasi, menurutnya, harus bermuara pada dua sasaran utama: menjaga stabilitas daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau stabilitas daerah terganggu, semua kegiatan akan terganggu,” ujarnya.

Ismet berharap jajaran OPD memperoleh pemahaman yang lebih konkret mengenai penerapan RDTR agar dokumen tersebut menjadi pengaman arah pembangunan Bone Bolango sekaligus menjaga ruang-ruang strategis daerah.

Sumber: