GORONTALO, DISWAY.ID - Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menegaskan pentingnya evaluasi berkala terhadap penerima bantuan sosial, termasuk pelaku UMKM dan penerima program bantuan lainnya.
Menurutnya, pemantauan yang konsisten sangat diperlukan untuk menilai sejauh mana bantuan yang diberikan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Selama ini kita belum bisa memetakan secara optimal UMKM mana yang benar-benar layak dikembangkan. Kita beri bantuan, lalu berhenti begitu saja. Padahal, jika dimonitor secara berkelanjutan, kualitas usaha mereka bisa meningkat,” ujar Gubernur Gusnar dalam Rapat Paripurna ke-29 DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa 8 Juli 2025, dalam agenda pembahasan tingkat I terhadap Rancangan RPJMD Provinsi Gorontalo 2025–2029.
BACA JUGA:DPRD Gorontalo Kini Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Jadi Perda
Selain menyoroti sektor UMKM dan bantuan sosial, Gubernur juga menekankan pentingnya koordinasi lintas wilayah dalam pembangunan infrastruktur.
Ia menyebutkan bahwa program strategis nasional seperti Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Desa, yang akan menjadi andalan pemerintah pusat lima tahun ke depan, memerlukan penataan ruang dan sinkronisasi yang matang agar tidak terjadi tumpang tindih antarwilayah.
"Pembangunan infrastruktur tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus ada koordinasi agar hasilnya tepat guna dan efisien,” jelasnya.
Pada sektor lain seperti pertanian, kelautan, pariwisata, dan energi, Gubernur mencatat adanya peningkatan perhatian dari pemerintah pusat.
BACA JUGA:Rusli Habibie Minta Gubernur Gorontalo Dukung Program 2.500 Listrik Gratis untuk Warga
Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan setiap program tetap sangat bergantung pada kesiapan daerah dalam menyambut dan melaksanakan kebijakan yang telah dirancang.
"Kita harus selaras dan siap. Kalau tidak, program besar dari pusat hanya akan menjadi simbol tanpa hasil nyata,” tegas Gusnar di hadapan para anggota dewan.
Menutup pernyataannya, Gubernur berharap DPRD Provinsi Gorontalo terus memainkan peran aktif dalam pengawasan dan memberikan masukan konstruktif.
Hal ini dianggap krusial untuk memastikan efektivitas pelaksanaan anggaran serta arah pembangunan daerah yang tepat sasaran.