Lapas Gorontalo Overkapasitas dan Rawan Banjir, DPRD Siapkan Opsi Lahan Baru

GORONTALO, DISWAY.ID -- Pimpinan DPRD Provinsi GORONTALO menerima audiensi Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA GORONTALO, Junaidi Rison, bersama jajaran, Senin (28/9/2026), di ruang rapat Ketua DPRD Provinsi GORONTALO. Audiensi tersebut membahas kondisi Lapas Kelas IIA GORONTALO sekaligus usulan relokasi dan kebutuhan penyediaan lahan baru untuk pembangunan lapas yang lebih representatif.

Kepala Lapas Kelas IIA Gorontalo, Junaidi Rison, menjelaskan bahwa kondisi bangunan dan keterbatasan kapasitas menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian. Bangunan Lapas Gorontalo telah digunakan sejak 1984 dan saat ini menampung warga binaan dalam jumlah yang cukup padat.

Selain persoalan kapasitas, lokasi Lapas juga berada di kawasan yang rawan banjir. Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak terhadap keamanan, kesehatan, kenyamanan warga binaan, serta fasilitas sanitasi. Bahkan, banjir besar pada 2023 sempat merendam kamar-kamar hunian meskipun bangunan hunian telah ditinggikan.

BACA JUGA:Dahlan Iskan di Disway Awards 2026: Brand Sudah Top of Mind, Jangan Lupa Jaga Reputasi

Ia menyampaikan, hampir 98 persen warga binaan yang berada di Lapas Kelas IIA Gorontalo merupakan warga asli Gorontalo. Karena itu, menurutnya, kebutuhan terhadap fasilitas pemasyarakatan yang lebih layak perlu menjadi perhatian bersama.

Pihak Lapas mengusulkan dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan lahan untuk relokasi. Kebutuhan lahan ideal minimal sekitar 6 hektare, dan akan lebih baik apabila tersedia hingga 10 hektare sehingga dapat dikembangkan pula untuk mendukung program ketahanan pangan dan pembinaan kemandirian warga binaan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus MT Mopili, menyatakan DPRD akan mendorong tindak lanjut terhadap kebutuhan lahan tersebut, termasuk dengan melihat kemungkinan pemanfaatan aset daerah yang belum termanfaatkan.

“Kami berniat untuk mendorong sepenuhnya pemberian hibah lahan untuk pembangunan yang lebih luas agar warga binaan lebih kesehatannya bisa terjamin,” ujar Ketua DPRD.

BACA JUGA:Disway Awards 2026 Kembali Digelar, Puluhan Sektor Industri Raih Penghargaan

Ia menilai pembinaan warga binaan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukuman, tetapi juga menyangkut pembinaan dan perlakuan yang manusiawi. Hal itu terlihat dari berbagai program pembinaan kemandirian yang dilakukan Lapas Kelas IIA Gorontalo, termasuk kegiatan pertanian dan hortikultura.

Ia juga mengapresiasi program asimilasi bagi warga binaan yang memungkinkan mereka bekerja di luar Lapas melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Menurutnya, program tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembinaan dan persiapan warga binaan untuk kembali ke tengah masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD turut menyampaikan bahwa dirinya bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, siap menyiapkan lahan pribadi seluas masing-masing 5 hektare sebagai salah satu alternatif untuk mendukung pembangunan Lapas baru, khususnya dalam rangka menampung warga binaan dari wilayah Gorontalo Utara.

“Saya dengan Pak Ridwan Monoarfa menyiapkan lahan 5 hektar, 5 hektar bukan dari pemerintah tetapi dari pribadi kami, untuk bisa dibangunkan lapas yang baru di sana untuk juga menampung warga binaan yang ada di Gorontalo Utara,” ungkapnya.

BACA JUGA:Wagub Gorontalo Dorong IDI Perluas Pemeriksaan Kesehatan Gratis ke Berbagai Komunitas

Sumber: