Menuju Birokrasi Modern, Idah Syahidah Pastikan Rotasi OPD Tanpa Intervensi

GORONTALO, DISWAY.ID - Wakil Gubernur GORONTALO, Idah Syahidah Rusli Habibie, menegaskan bahwa proses penataan dan perombakan Organisasi Perangkat Daerah (GORONTALO.disway.id/listtag/2109/opd">OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi GORONTALO dilakukan secara profesional, transparan, dan berbasis kompetensi.

Ia memastikan tidak ada ruang bagi praktik nepotisme, kedekatan personal, maupun jual beli jabatan dalam setiap kebijakan yang diambil.

Penegasan tersebut disampaikan Wagub Idah saat memimpin Apel Perdana Awal Tahun 2026, yang diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Senin (5/1/2026).

BACA JUGA:Pesan Tegas Wagub Gorontalo di Apel Perdana 2026: Disiplin dan Kinerja Jadi Kunci

Dalam arahannya, Wagub menjelaskan bahwa penataan OPD menjadi kebutuhan mendesak karena struktur organisasi saat ini dinilai tidak sepenuhnya relevan dengan tantangan pembangunan ke depan.

Perubahan global, termasuk perkembangan ekonomi digital dan dampak perubahan iklim, menuntut birokrasi yang lebih adaptif, ramping, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Setiap kebijakan dan program pemerintah harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Kita ingin birokrasi yang efektif, kolaboratif, dan mampu meninggalkan ego sektoral. Tidak boleh lagi ada OPD yang berjalan sendiri-sendiri,” tegas Idah Syahidah.

Ia juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan perubahan pada jajaran pimpinan OPD, sebagai bagian dari proses penataan organisasi secara menyeluruh. 

BACA JUGA:Sofian Ibrahim: Kerukunan Umat Beragama Harus Jadi Kekuatan Kolaborasi Nasional

Langkah tersebut meliputi rotasi jabatan, penugasan sebagai staf ahli, serta penyesuaian lainnya, setelah proses penataan pejabat eselon II, III, dan IV selesai dilakukan.

"Ini tinggal menunggu beberapa hari ke depan. Semua perubahan dilakukan melalui mekanisme dan aturan yang sudah ditetapkan,” jelasnya.

Menariknya, Wagub Idah secara terbuka menyampaikan bahwa di tengah proses penataan OPD, masih ada pihak-pihak yang mencoba mendekati dengan cara yang tidak semestinya, termasuk membawa bingkisan. Namun ia menegaskan bahwa hal-hal semacam itu sama sekali tidak akan memengaruhi keputusan pemerintah.

"Jabatan itu adalah amanah. Ia akan datang dengan sendirinya jika kita berprestasi. Tidak perlu mencari muka ke Gubernur, Wakil Gubernur, ataupun Sekda. Semua melalui sistem manajemen talenta, dan tidak bisa diintervensi oleh siapa pun,” tegasnya.

BACA JUGA:Muswil VI PPP Gorontalo Dibuka, Idah Syahidah Tekankan Politik Harmonis Tanpa Konflik

Sumber: