Catatan Kritis Gubernur Gorontalo: Belanja, Pendapatan, dan Silpa Jadi Fokus 2026
Rapat Paripurna: Gusnar Ismail Tegaskan Dua Isu Utama untuk Sukseskan APBD 2026---Mila Kominfotik
GORONTALO, DISWAY.ID - Gubernur GORONTALO, Gusnar Ismail menyampaikan dua catatan utama yang perlu menjadi perhatian bersama menjelang pelaksanaan GORONTALO.disway.id/listtag/1535/apbd">APBD Tahun Anggaran 2026.
Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Paripurna ke-63 DPRD Provinsi Gorontalo, Jumat 28 November 2025.
Menurut Gusnar, catatan tersebut disusun berdasarkan hasil pemantauan terhadap dinamika belanja dan pendapatan sepanjang 2025, serta sejumlah persoalan teknis yang berdampak pada realisasi program.
Ia menegaskan bahwa kedua poin tersebut harus menjadi fokus agar pelaksanaan APBD 2026 berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Catatan pertama yang disorot gubernur adalah soal kecepatan belanja dan kecepatan memperoleh pendapatan daerah.
BACA JUGA:APBD 2026 Gorontalo Disetujui, Belanja Daerah Capai Rp1,598 Triliun
Sepanjang 2025, Gorontalo dinilai mampu menjaga ritme penyerapan anggaran dan capaian pendapatan secara konsisten.
Bahkan, Gorontalo masuk dalam jajaran 10 besar provinsi dengan kinerja belanja dan pendapatan terbaik di Indonesia.
“Kita terus dimonitor oleh Kemendagri setiap minggu. Alhamdulillah, ritme belanja dan pendapatan tetap terjaga, dan kita tidak pernah keluar dari 10 besar provinsi dengan kinerja terbaik,” ujar Gusnar Ismail.
Ia menekankan bahwa performa tersebut menjadi modal kuat memasuki 2026, terlebih pemerintah pusat—khususnya Kementerian Keuangan—menjadikan kinerja belanja dan pendapatan sebagai indikator utama dalam evaluasi.
Gusnar Ismail berharap kinerja baik daerah juga dapat berujung pada pemberian insentif fiskal.
BACA JUGA:Genjot Ketahanan Pangan, Gorontalo Tuntaskan Tahap Awal Cetak Sawah Baru
“Daerah yang mampu membelanjakan anggarannya dengan baik dan menguatkan pendapatan melalui otonomi daerah harus diberi apresiasi. Jangan sampai semangat otonomi terkesan bergeser kembali menjadi sentralistik,” tegasnya.
Catatan kedua yang dipaparkan gubernur berkaitan dengan silpa. Hasil evaluasi menunjukkan ada dua penyebab utama terjadinya sisa anggaran pada 2025. Pertama, kelemahan dalam perencanaan teknis sehingga anggaran tidak bisa dieksekusi.
Sumber:
- Share:
